JAKARTA, KOMPAS — Dunia sedang menghadapi guncangan geopolitik, geoekonomi, bahkan tata kelola global. Tantangan yang muncul dalam berbagai bidang kehidupan menggugat relevansi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Prof. Dewi Fortuna Anwar mengatakan, terjadi peningkatan ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi. Pada saat yang bersamaan, ada penguatan neksus antara isu ekonomi dan keamanan, yaitu ekonomi menjadi instrumen untuk mencapai agenda strategis yang biasanya menjadi fokus isu geopolitik.

”Dunia yang sedang bergerak ke arah norma, nilai-nilai, konstruktivisme, institusionalisme, dan liberalisme sekarang kembali ke neorealisme. Negara yang kuat yang benar, maka negara yang tidak kuat akan selalu tergencet,” kata Prof. Dewi di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Diskusi terkait ASEAN itu mengemuka dalam seminar ”Membaca Konstelasi Geopolitik dan Geoekonomi Global: Posisi Strategis dan Implikasi terhadap ASEAN dan Indonesia”. Acara diselenggarakan oleh Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), The Habibie Center, dan Badan Keahlian DPR.

Sebagai bagian dari komunitas global, eksistensi ASEAN mendapat tantangan dalam lingkungan politik dan ekonomi ketidakpastian saat ini. Desain struktural dan institusional membuat ASEAN tidak menganut sistem organisasi supranasional, memberi mandat lebih luas kepada ASEAN Secretariat, dan memiliki common external tariff (CET) seperti Uni Eropa.

Suasana seminar "Membaca Konstelasi Geopolitik dan Geoekonomi Global: Posisi Strategis dan Implikasi terhadap ASEAN dan Indonesia". Acara diselenggarakan Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), The Habibie Center, dan Badan Keahlian DPR di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Hadir dalam acara itu Ketua Komisi Ilmu Sosial AIPI Syarif Hidayat sebagai moderator, Penasihat Senior LAB 45 Andi Widjajanto, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Prof. Dewi Fortuna Anwar, serta Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Prof. Evi Fitriani (dari kiri ke kanan).

Suasana seminar "Membaca Konstelasi Geopolitik dan Geoekonomi Global: Posisi Strategis dan Implikasi terhadap ASEAN dan Indonesia". Acara diselenggarakan Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia, The Habibie Center, dan Badan Keahlian DPR di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Prof. Dewi Fortuna Anwar menjadi salah satu pembicara.

Akibatnya, ASEAN lambat mengambil keputusan lantaran semua anggota mempunyai hak veto dan tidak mampu bernegosiasi secara kolektif. Kelemahan ini terlihat saat anggota ASEAN bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait kenaikan tarif impor. Selain itu, tidak ada instrumen yang menjamin anggota menjalankan sebuah deklarasi atau inisiatif, seperti Lima Poin Konsensus (5PC) untuk mengatasi krisis Myanmar.

”Survei ISEAS-Yusof Ishak Institute dua tahun terakhir menemukan tiga kekhawatiran masyarakat ASEAN. Mereka melihat ASEAN lamban dan tidak efektif dalam tatanan dunia baru, ASEAN menjadi arena kompetisi kekuatan besar, dan ASEAN tidak dapat merespons krisis internal secara efektif,” ujar Prof. Dewi.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI Muhammad Takdir mengatakan, ASEAN sebetulnya sudah memiliki mekanisme dan posisi yang strategis, tetapi belum terimplementasi secara maksimal. Seluruh mitra dialog selalu muncul dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN.

”Namun, ASEAN sendiri harus lebih dulu mampu menyelesaikan agenda-agenda internal dan membangun keseragaman sikap. ASEAN juga harus mengukur relasi dengan semua kekuatan besar berdasarkan prinsip bebas, independensi, non-choice, dan kepentingan strategis, termasuk jika harus melakukan penyesuaian strategi,” tutur Takdir.

Bangkit dalam krisis

Prof. Dewi tidak menampik ASEAN telah mencatat sejumlah capaian dibandingkan organisasi lain. Seperti prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia, organisasi multilateral ini mempunyai otonomi strategis karena tidak memihak salah satu kekuatan eksternal yang dominan.

ASEAN turut menjadi penggerak utama dan penentu agenda ketika berhubungan dengan kekuatan luar. Sejak terbentuk pada tahun 1967, ASEAN telah menunjukkan pula kemampuannya berkembang di tengah krisis.

”Kalau situasi baik-baik saja, ASEAN tertidur. Namun, evolusi ASEAN dari asosiasi regional yang longgar dan minimalis menjadi ASEAN Community menunjukkan korelasi positif antara krisis dengan penguatan kerja sama ASEAN,” ucap Prof. Dewi.

Contohnya, setelah berdiri, ASEAN baru menggelar pertemuan perdana pada 1976 karena kemenangan komunis di Vietnam menakuti negara-negara antikomunis. Pada 1997, ASEAN membentuk ASEAN Plus Three sebagai respons atas krisis keuangan Asia.

Sekretaris Tetap Myanmar Hau Khan Sum, Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Wakil Menlu Thailand Vijavat Isarabhakdi, Menlu Timor Leste Bendito dos Santos Freitas, Wakil Menlu Vietnam Dang Hoang Giang, Menlu Filipina Theresa Lazaro, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu Brunei Darussalam Abdul Mateen Bolkiah, Menlu Kamboja Prak Sokhonn, Menlu RI Sugiono, Menlu Laos Thongsavanh Phomvihane, dan Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn (dari kiri) bergandengan tangan saat sesi foto bersama pada upacara pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Pasay, Metro Manila, Filipina, Selasa (21/7/2026).

Soliditas organisasi ini kini kembali terlihat setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan kenaikan tarif impor ke seluruh dunia sejak tahun lalu. ASEAN jadi semakin menyadari neksus antara ekonomi dan keuangan yang memerlukan pendekatan holistik tentang ASEAN.

Sikap itu terlihat, antara lain, melalui pembentukan dan pengembangan ASEAN Geoeconomic Task Force. ASEAN pun mengeluarkan respons dan meningkatkan koordinasi terhadap krisis di Timur Tengah akibat perang AS-Israel dengan Iran. Negosiasi terkait kode tata perilaku (CoC) di Laut China Selatan pun semakin intens.

”Sudah ada sinyal positif terkait respons ASEAN dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi. Krisis menjadi momentum baik untuk pembaruan dan penguatan integrasi regional untuk meningkatkan resiliensi. Namun, masalahnya masih ada dalam implementasi sehingga peran Indonesia penting untuk menciptakan konsensus,” tutur Prof. Dewi.

Penasihat Senior LAB 45 Andi Widjajanto menyebutkan, ada dua indikator untuk menetapkan apakah ASEAN masih relevan atau tidak. ”Mampukah ASEAN menyelesaikan masalah Myanmar serta perbatasan Thailand dan Kamboja? Saya khawatir jika tidak mampu, China muncul sebagai pihak ketiga yang mampu menuntaskan masalah sehingga relevansi ASEAN menurun,” ucapnya.

Strategi geososial-budaya

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Prof. Evi Fitriani menyampaikan, guncangan geopolitik dan geoekonomi telah berlangsung sejak zaman kuno. Namun, guncangan saat ini memiliki sejumlah faktor penguat, antara lain keterbatasan sumber daya, globalisasi yang mendorong interdependensi, dan perkembangan teknologi canggih.

Situasi semakin rumit karena terjadi persaingan kekuatan besar, perubahan iklim, pengungsi dan kemiskinan, serta pertarungan nilai-nilai dan tata kelola. Alhasil, struktur dunia semakin multipolar. Kekuatan-kekuatan lain mempunyai kemampuan untuk menawarkan alternatif nilai, institusi, kerja sama, dan tata kelola.

”Bahkan, ada negara-negara besar yang tidak hanya memanfaatkan faktor politik dan ekononomi, tetapi juga menerapkan geosocial-culture (geososial-budaya). Mereka mendekati bukan hanya aktor negara, tetapi juga kekuatan elite di negara tersebut semacam universitas, komunitas agama, dan kelompok masyarakat melalui riset atau beasiswa,” ujar Prof. Evi.

Suasana seminar "Membaca Konstelasi Geopolitik dan Geoekonomi Global: Posisi Strategis dan Implikasi terhadap ASEAN dan Indonesia". Acara diselenggarakan Akademisi Ilmu Pengetahuan Indonesia, The Habibie Center, dan Badan Keahlian DPR di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Prof. Evi Fitriani menjadi salah satu pembicara.

Seorang pria memotret deretan bendera negara-negara anggota ASEAN di luar lokasi penyelenggaraan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Foreign Ministers' Meeting) ke-59 dan pertemuan terkait di Pasay, Metro Manila, Filipina, Selasa (21/7/2026).

Terlepas dari itu, menurut Prof. Evi, ada kesempatan bagi negara kekuatan menengah untuk membangun aliansi yang lebih fleksibel. Beberapa negara Eropa, misalnya, bergabung dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China. Kehadiran aliansi semacam ini adalah dampak dari ketidakmampuan mereka bernegosiasi dalam forum multilateral yang sudah berdiri walau masih ada peluang kerja sama lain.

”Jadi, sebetulnya negara-negara makin pragmatis. Artinya, kita tidak harus terikat pada suatu aliansi, persekutuan, atau kerja sama, tetapi berdasarkan bidang, fungsi, dan kepentingannya. Dalam dunia seperti ini, perlu fleksibilitas untuk menavigasi jebakan atau memanfaatkan peluang,” kata Prof. Evi.

Menurut dia, strategi itu sudah Eropa terapkan setelah perang Ukraina-Rusia. Benua itu menyadari tidak bisa bergantung sepenuhnya pada jaminan keamanan AS. Sekarang, negara-negara itu berlomba-lomba mendatangi Asia Tenggara guna membuat perjanjian yang lebih konkret dan solid.

Prof. Evi melanjutkan, dengan melihat situasi saat ini, dunia tampaknya bisa berputar tanpa kepemimpinan AS (world minus one). ”Mungkin relatif juga, tetapi jika melihat cara negara-negara melakukan diversifikasi rantai produksi dan pasokan, saya pikir fungsi utama AS sebagai pengendali ekonomi dan politik jauh berkurang, terutama di era Trump,” ujarnya.

****

Artikel ini dapat diakses melalui kompas.id

Ditulis oleh Elsa Emiria Leba, pada tanggal 22 Juli 2026