Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan, Bawono Kumoro dikutip dalam sebuah artikel CNN Indonesia berjudul 'Pengamat Duga Ada Misi Amendemen di Balik Pertemuan Jokowi' Untuk artikel selengkapnya, silakan lihat di bawah:

Pengamat Duga Ada Misi Amendemen di Balik Pertemuan Jokowi

Pengamat politik dan pemerintahan dari The Habibie Center, Bawono Kumoro berpendapat pertemuan Presiden Joko Widodo dan para elite partai politik koalisi berkaitan dengan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bawono menilai pertemuan itu lebih dari sekadar membahas penanganan pandemi Covid-19 dan pemindahan ibu kota negara. Ia menyebut ada kemungkinan pertemuan dilakukan untuk merapatkan barisan koalisi jelang amendemen.

"Presiden bisa jadi mengonsolidasikan partai-partai yang punya kursi bagaimana amandemen bisa direalisasikan, digolkan, termasuk PPHN," kata Bawono saat dihubungi CNNIndonesia.com

Ia berkata salah satu indikasi bahwa pertemuan itu terkait amendemen adalah penambahan anggota koalisi. Menurutnya, Jokowi punya kepentingan di parlemen saat mengajak PAN bergabung. Bawono menduga posisi PAN sebagai 'suara cadangan' Jokowi di parlemen. Pasalnya, tak semua anggota koalisi menunjukkan respons positif tentang amandemen konstitusi.

"Mengajak PAN sebagai langkah antisipasi bila salah satu partai yang ada saat ini, ada yang enggak mau ikut amendemen. Nasdem kan suaranya masih agak nolak-nolak," tuturnya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti juga berpendapat senada. Ia tak yakin pertemuan Jokowi dan para elite parpol hanya sekadar makan malam dan silaturahmi.

"Yang diumumkan begitu (hanya silaturahmi), tapi siapa tang tahu isi detailnya? Pertemuan partai-partai itu dibocorkan juga oleh sebagian pihak, PAN misalnya, bahwa salah satu isu pembicaraan soal amendemen," ujar Ray saat dihubungi CNNIndonesia.com,

Artikel ini pertama kali diposting oleh CNN Indonesia pada tanggal 2 September 2021 dan bisa ditemukan di: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210902111258-32-688745/pengamat-duga-ada-misi-amendemen-di-balik-pertemuan-jokowi