Tentang The Habibie Center

Latar Belakang

Masa penjajahan yang panjang oleh kekuatan asing menimbulkan sentimen yang kuat di antara bangsa Indonesia bagi pentingnya kebebasan dan demokrasi, berdasar pada kepercayaan semua bangsa mempunyai hak untuk mendapatkan kebebasan dan menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana pun, kita juga harus mengakui bahwa kolonisasi juga membawa peranan penting dalam persatuan bangsa. Berdasarkan visi tersebut, bangsa Indonesia memulai proses persatuan dengan menyatukan perbedaan menjadi satu pikiran, yang dideklarasikan dengan Piagam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Piagam ini mendeklarasikan kesamaan pendapat di antara pemuda yaitu hanya ada satu negara, satu bangsa dan satu bahasa yaitu Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, yang akhirnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia dan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia, telah meletakkan dasar bagi pembangunan sebuah bangsa yang independen, mandiri, bersatu, adil dan makmur berlandaskan rakyat dan untuk rakyat.

Selama setengah abad, Republik Indonesia, melalui program pembangunannya yang berkelanjutan, telah menempatkan diri menjadi salah satu bangsa dengan pembangunan tercepat di dunia, menjadi sebuah bangsa yang dikenal dalam dunia internasional.

Kesuksesan pembangunan nasional berubah menjadi bencana ketika Indonesia dilanda berbagai rentetan krisis sosial, ekonomi dan politik. Kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam mengatasi krisis-krisis tersebut membangunkan bangsa untuk menyerukan demokrasi dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Dipimpin oleh mahasiswa, rakyat mulai turun ke jalan-jalan dan menyerukan “Reformasi” atau perubahan. Pergerakan ini membuahkan hasil dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan ditunjuknya Wakil Presiden Prof. Dr.-Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden RI ketiga.

Kejadian itu merupakan suatu titik penting dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia dan akan tetap dikenang sebagai saat lahirnya demokrasi Indonesia dan dimulainya “Reformasi”-suatu langkah menuju masyarakat Indonesia yang lebih demokratis.

Sebagai Presiden dari sebuah bangsa dengan 200 juta penduduk, Habibie menunjukkan perhatiannya terhadap keinginan bangsa untuk lebih mengerti dan menerapkan prinsip umum demokrasi. Perhatiannya didasarkan pada pengamatan beliau pada pemerintahan Orde Lama dan sebagai pejabat pada masa Orde Baru, dimana telah mengarahkan beliau untuk mempelajari situasi yang ada.

Melalui proses yang sistematik, menyeluruh, dan menyatu, beliau mengembangkan sebuah konsep, yang lebih jelasnya sebuah pengejewantahan dari proaktif dan prediksi preventive atas interpretasi dari demokrasi sebagai sebuah mesin politik. Konsep ini kemudian diimplementasikan dalam berbagai agenda politik, seperti:

  • Kebebasan berkumpul
  • Pemilihan yang bebas dan jujur
  • Kebebasan berbicara
  • Kebebasan media
  • Kebebasan berkumpul, khususnya dalam hal ketenagakerjaan dan partai politik
  • Pengakuan perbedaan pendapat
  • Usaha-usaha menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau dengan kata lain adalah pemerintahan yang baik dan bersih
  • Penghormatan terhadap badan badan hukum dan berbagai institusi lainnya yang dibentuk atas prinsip demokrasi
  • Pembebasan tahanan-tahanan politik
  • Pemisahan Kesatuan Polisi dari Angkatan Bersenjata.

Dalam waktu yang relatif singkat sebagai Presiden RI, Habibie telah memelihara pandangan modern beliau dalam demokrasi dan mengimplementasikannya dalam setiap proses pembuatan keputusan. Peran penting Habibie dalam percepatan proses demokrasi di Indonesia dikenal baik oleh masyarakat nasional ataupun internasional sehingga beliau dianggap sebagai “Bapak Demokrasi”. Komitmen beliau terhadap demokrasi adalah nyata. Ketika MPR, institusi tertinggi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, menolak pidato pertanggung-jawaban Habibie, beliau secara berani mengundurkan diri dari pemilihan Presiden yang baru. Beliau melakukan ini, selain penolakan MPR atas pidatonya tidak mengekang beliau untuk terus ikut serta dalam pemilihan, dan keyakinan dari pendukung beliau bahwa beliau akan tetap bisa unggul dari kandidat Presiden lainnya, karena yakin bahwa sekali pidatonya ditolak oleh MPR akan menjadi tidak etis baginya untuk terus ikut dalam pemilihan. Keputusan ini juga dimaksudkan sebagai pendidikan politik dari arti sebuah demokrasi.

Sebagai seorang mantan Presiden yang mengerti bahwa demokrasi adalah sebuah konsep yang harus terus dikembangkan demi menuju Indonesia modern, Habibie menyadari adanya suatu kebutuhan untuk mendirikan sebuah institusi yang berdedikasi untuk mempromosikan dan mengembangkan konsep demokrasi di Indonesia. Realisasinya adalah dengan didirikannya The Habibie Center pada tanggal 10 November 1999 di Jakarta, Indonesia.

Visi dan Misi

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, non pemerintah dan non profit. Dengan visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama, dan misi yang diemban adalah:

1

Menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia.

2

Memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Misi ini dijadikan sebagai dasar program pengembangan strategis dalam agenda The Habibie Center yang meliputi demokratisasi dan hak asasi manusia, sumber daya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, media dan informasi, sumber daya kelautan, sosialisasi dan penyebaran teknologi, serta pembentukan jaringan dan kerjasama.

Logo

Logo The Habibie Center

Visi dan misi The Habibie center diejawantahkan dalam bentuk logo. Logo ini terdiri atas 4 pilar yang menggambarkan landasan The Habibie Center, yakni:

BudayaDemokrasiTeknologiKeadilan (HAM)

Empat landasan ini membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi, harmonis, dinamik, dan progresif yang terletak pada suatu fondasi keagamaan – kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Logo ini juga menggambarkan tujuan dari center untuk mengembangkan dan mencapai masyarakat demokratis dan bisa menopang dirinya sendiri atas dasar nilai-nilai agama dan budaya.

'