publication

NVMS


Indeks Intensitas Kekerasan 2015

The Habibie Center menyusun Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) untuk memberikan gambaran mengenai pemetaan wilayah-wilayah terjadinya konflik di Indonesia. IIK bermanfaat untuk mengidentifikasi dan memantau insiden kekerasan dari waktu ke waktu, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari berbagai aspek yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, serta diharapkan mendukung segala usaha dalam mengembangkan dan memprioritaskan strategi untuk me-ngurangi potensi kejadian, dan akhirnya untuk menentukan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Indeks Intensitas Kekerasan dapat diunduh di link berikut;

THC-Violence Intensity Index 2015_Bahasa


Demokrasi Pasca-Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku

Studi demokrasi dan pembangunan perdamaian di wilayah pasca-konfik di Indonesia ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di samping melakukan penghentian konflik dan membuat perjanjian perdamaian, merawat perdamaian dengan menjaga dinamika politik dan pembangunan adalah sangat penting dan menantang. Selain itu, studi yang selama ini banyak dilakukan lebih tertuju pada dinamika konflik dan kekerasan yang terjadi di masa konflik dan pasca-konflik. Belum banyak studi yang fokus pada bagaimana demokratisasi pasca-konflik dilangsungkan untuk menjaga proses pembangunan dan memelihara perdamaian. Studi ini diharapkan bisa mengisi gap tersebut.

Studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), kerja sama antara The Habibie Center dengan Kediputian I Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta didukung oleh The World Bank. Program ini didanai oleh hibah dari Korea Trust Fund for Economic and Peace Building Transitions. Publikasi buku ini juga didukung oleh DFAT-TAF Partnership. Publikasi mengenai studi tersebut dapat diunduh di link berikut;

THC-Thematic Study #2_Post Conflict Democracy_Bahasa

THC-Thematic Study #2_Post Conflict Democracy_English


Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik
Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat

Publikasi ini mengenai studi tentang kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik dengan mengambil kasus di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. Mengingat semakin kompleksnya penanganan konflik di Indonesia, peran lembaga menjadi strategis untuk melaksanakan hal tersebut. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sendiri menyatakan bahwa penanganan konflik meliputi upaya-upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan. Mengingat pencegahan konflik merupakan bagian terpenting dari penanganan konflik, kami dari Tim Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan-The Habibie Center (SNPK-THC) memandang perlu diadakan studi tentang bagaimana lembaga-lembaga tersebut menjalankan kapasitas mereka dalam pencegahan konflik.

Sesuai dengan apa yang digariskan UU di atas, pencegahan konflik sebagai salah satu tahapan dalam penanganan konflik diimplementasikan melalui peran lembaga dan strategi pencegahan yang dilakukannya. Dengan demikian, penelitian tentang pencegahan konflik ini dipilih sebagai bagian awal dari rangkaian penelitian tentang penanganan konflik. Selain itu, studi tentang kapasitas lembaga dalam pencegahan konflik di Indonesia masih belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur yang ada.
Studi tentang kapasitas lembaga ini terlaksana sebagai bagian dari program SNPK-THC. Program ini merupakan kerja sama antara The Habibie Center dan Kedeputian I Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), didukung oleh The World Bank serta kemitraan antara Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan The Asia Foundation (TAF). Publikasi mengenai studi tersebut dapat diunduh di link berikut;

THC-Thematic Study #3_Intitutional Capacity_Bahasa


Segregasi, Kekerasan dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon

Di tengah kekhawatiran bahwa Indonesia akan terpecah belah karena konflik kekerasan di beberapa provinsi pasca-runtuhnya rezim Orde Baru, beberapa perjanjian damai berhasil dicapai dan menghentikan kekerasan yang telah menelan ribuan korban jiwa dan harta benda. Salah satu perjanjian tersebut adalah Perjanjian Damai Malino II, yang dipandang sebagai tonggak berakhirnya konflik berkepanjangan di Provinsi Maluku.
Namun demikian, kekerasan-kekerasan dalam skala yang lebih kecil dan bersifat sporadis masih terus terjadi di Maluku, khususnya di Kota Ambon. Peneliti dan penggiat perdamaian telah mengidentifikasi bahwa salah satu persoalan yang dihadapi Kota Ambon adalah segregasi pasca-konflik. Akan tetapi, belum ada studi yang berfokus pada hubungan antara segregasi pasca-konflik, munculnya kekerasan, dan kebijakan pembangunan pasca-konflik. Oleh karena itu, studi ini dirancang untuk mengisi kekosongan informasi tersebut.

Studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), kerja sama antara The Habibie Center dengan Kediputian I Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan didukung oleh The World Bank. Program ini didanai oleh hibah dari The Korea Economic Transitions and Peace Building Trust Fund. Publikasi ini dapat diunduh di link berikut;

Bahasa: Segregasi, Kekerasan, dan Kebijakan

English: Post_Conflict Segregation


 

Buku Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'