berita

The Habibie Center, 23 Juni 2010 – Diskusi ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan proses pengarus-utamaan gender di Indonesia, mengevaluasi pelaksanaan program dan strategi kebijakan pengarus-utamaan gender, serta untuk merumuskan kembali strategi ke depan untuk pelaksanaan pengarus-utamaan gender sehingga tujuan MDG tahun 2015 dapat tercapai.

Dalam diskusi ini hadir beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses pengarus-utamaan gender di Indonesia maupun yang bertindak sebagai pemantau. Para peserta yang hadir di antaranya Ibu Titi Sumbung dari Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik, Wanda Hamidah dari DPRD DKI Jakarta, Ratna Batara Munti dari Federasi APIK, Hadar Gumay dari CETRO, perwakilan dari Komnas Perempuan, Solidaritas Perempuan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkokesra, serta beberapa anggota DPRD dari DKI Jakarta dan Depok. Pembicara kunci dalam diskusi tersebut yaitu Ani Soetjipto dari FISIP UI dan Siti Khadijah Nasution dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, dan dipandu oleh Lilis Mulyani dari The Habibie Center.

Diskusi berlangsung secara dinamis dan berhasil menggali beberapa permasalahan mendasar dalam pelaksanaan pengarus-utamaan gender di Indonesia. Wanda Hamidah mengungkapkan tentang berbagai kendala dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Titi Sumbung menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam proses pengarus-utamaan gender di Indonesia. Selanjutnya, para peserta diskusi lain banyak mengungkapkan berbagai temuan ataupun pengalaman yang pernah didapat selama memperjuangkan hak-hak perempuan.

Sebagai kesimpulan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa yang menghambat proses pengarus-utamaan gender di parlemen yaitu hegemoni fraksi/partai dalam setiap pengambilan keputusan. Kedua, dalam mendorong pengarus-utamaan gender, diperlukan perubahan pola pikir tidak hanya bagi perempuan itu sendiri, tapi juga bagi laki-laki. Ketiga, bahwa pengarus-utamaan gender perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia sejak dini. Keempat, perlunya kerjasama dan keterlibatan semua pihak, para perempuan sendiri, laki-laki, pemerintah, civil society dalam mencapai keadilan gender.

FGD ini merupakan bagian kesatu dari rangkaian FGD The Habibie Center dalam mendorong pengarus-utaman gender di Indonesia.

 

berita Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'