berita

Jakarta – Pada hari Selasa, 28 januari 2014, The Habibie Center menyelenggarakan dialog Talking ASEAN yang bertemakan “Regional Preventive Diplomacy : The Role of ASEAN in Managing Tensions in The Wider Asia-Pacific Region” yang bertempat di gedung The Habibie Center, Jakarta. Talking ASEAN kali ini menghadirkan empat orang narasumber yaitu H.E. Amb. Makarim Wibisono (Former Executive Director, ASEAN Foundation), Takako Ito (Charge D’Affaires, Mission of Japan to ASEAN), Dr. Connie Rahakundini Bakrie (Executive Director, Institute of Defense and Security Studies), dan Rene Pattiradjawane (Chairman, Centre for Chinese Studies Foundation) dengan Rahimah Abdulrahim (Executive Director, The Habibie Center) sebagai moderator. Tujuan dari dialog Talking ASEAN ini adalah sebagai berikut : (a) Untuk melihat kondisi terkini dari negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik dalam hal meningkatnya sengketa dan ketegangan yang ditemukan dan potensi dampaknya terhadap ASEAN, (b) Untuk mengeksplorasi alat diplomasi preventif ASEAN serta penyelesaiannya dan menganalisa kekuatan dan kelemahan dalam hal aplikasinya terhadap sengketa/ketegangan yang ditemukan di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik, (c) Untuk mendiskusikan bagaimana memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan pada alat diplomasi preventif ASEAN sehingga secara efektif dapat digunakan pada sengketa/ketegangan yang ditemukan di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik.

Dr. Connie Rakahundini Bakrie adalah narasumber pertama yang berbicara pada dialog Talking ASEAN dan menyatakan bahwa tidak ada teman abadi dan lawan abadi dalam politik internasional, sebaliknya satu-satunya yang abadi adalah kepentingan negara. Menyentuh pada kepentingan AS di kawasan, ia menjelaskan bahwa rencana militer AS untuk membentuk strategi udara dan maritim yang efektif di Pasifik adalah elemen kunci bagi evolusi kekuatan militer AS di kawasan tersebut. Ia mencatat bahwa alasan kepentingan AS di kawasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan kekuatan militer China, ancaman nuklir Korea Utara yang tak dapat diprediksi, dan dinamika pembukaan Arktik. Dalam menanggapi isu-isu persaingan kekuatan di Asia Pasifik, Dr. Connie Rahakundini bakrie menyebutkan pentingnya aksi bersama diantara negara-negara anggota ASEAN yang diperlukan untuk memperkuat proses regionalisme. Hal ini terutama dilakukan bertujuan untuk  memperkuat perlindungan maritim kolektif dan zona keamanan udara kolektif. Ia yakin bahwa jika ASEAN memiliki satu suara, kelompok negara-negara kecil-menengah akan benar-benar bisa mempengaruhi kekuatan regional dan mengelola ketegangan kawasan. Akhirnya, ia menyarankan bahwa ASEAN, yang terdiri dari sepuluh negara anggota dengan kepentingan nasional mereka sendiri, pasti bisa mengadopsi sikap bersatu ASEAN yang tunggal pada berbagai ketegangan yang berbeda berhadapan dengan kekuatan regional di kawasan Asia Timur dan Asia-pasifik jika negara-negara anggota ASEAN percaya dan mengakui mereka memiliki ancaman bersama.

Dalam presentasinya, HE Amb. Makarim Wibisono menjelaskan bahwa ASEAN dan China telah mencatat berbagai kesepakatn di bidang sosial kerjasama politik dan keamanan. China telah menandatangani Treaty of Amity and Cooperation (TAC)  pada tahun 2003 dan juga MOU Kerjasama dalam Isu Keamanan Non-tradisional pada bulan November 2009 di Siem Reap.  Saat ini, ASEAN dan China sedang menerapkan Rencana Tahunan untuk tahun 2010 sebagai bagian dari upaya mereka untuk melaksanakan MOU. Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa “Asia Pivot Strategy” milik AS, strategi pendekatan yang dilakukan oleh AS terhadap kawasan Asia-Pasifik, termasuk : (a) AS mengaksesi Treaty of Amity and Cooperation; (b) peningkatan kehadiran militer AS di Asia Tenggara termasuk pembentukan basis marinir di Darwin; (c) frekuensi kunjungan pejabat AS ke Asia Tenggara; (d) AS menyediakan senjata, kapal angkatan laut dan pesawat udara kepada negara-negara anggota ASEAN; dam (e) keterlibatan AS dalam isu-isu regional seperti Laut China Selatan. Dalam mengelola meningkatnya persaingan dari negara-negara besar di Asia Tenggara, HE Amb. Makarim Wibisono menyebutkan bahwa ASEAN memiliki perkembangan positif pada kerjasama keamanan masa depan seperti kehadiran Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) dan Zone of Peace, freedom, and Neutrality (ZOPFAN) di kawasan Asia-Pasifik. Ia juga mencatat bahwa TAC telah ditandatangani oleh China, Rusia, India dan Amerika Serikat. Terakhir, ia menyarankan bahwa terdapat beberapa persyaratan untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik, termasuk (a) preferensi untuk menyelesaikan persengketaan secara damai; (b) menolak menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan; dan (c) menghormati nilai-nilai Asia.

Takako Ito memulai presentasinya dengan menyatakan perhatian Jepang terhadap isu keamanan di kawasan Asia-Pasifik termasuk isu senjata nuklir dan pelanggaran hak asasi manusia di koera Utara serta tindakan sepihak China atas sengketa Pulau Senkaku, Air Defense Identification Zone (ADIZ), dan Laut China Selatan. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1895, Jepang telah memasukkan Pulau Senkaku ke dalam Prefektur Okinawa,namun pada tahun 1946 pemerintahan Jepang atas Senkaku telah diskors oleh Markas Umum Aliansi. Takako Ito kemudian menyatakan bahwa Jepang  telah menandatangani Perjanjian San Fransisco yang mengakibatkan Pulau Senkaku resmi jatuh di bawah pemerintahan AS sampai tahun 1971 ketika Jepang menandatangani Perjanjian Pengembalian Okinawa yang meperlihatkan kembalinya Pulau Senkaku kepada Jepang. Mengenai tindakan sepihak China, Takako Ito menyoroti masalah ADIZ China, yang meliputi : (a) aplikasi untuk semua pesawat udara (baik militer maupun sipil) yang terbang di wilayah udara internasional atas wilayah yang ditunjuk; (b) sifat sepihak dari aturan yang diberlakukan oleh China; (c) kurangnya panduan yang jelas tentang bentuk “langkah darurat defensif” yang akan diambil China bagi mereka yang melanggar ADIZ tersebut; (d) tindakan sepihak China mengkalim Pulau Senkaku dengan memasukannya ke dalam wilayah udara teritorial China. Akhirnya, ia menyebutkan beberapa langkah diplomatik yang diambil oleh pemerintahan jepang untuk mengelola sengketa tersebut seperti: (a) mendorong China untuk memainkan peran konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas regional; (b) mendesak Korea Utara untuk mengambil resolusi komprehensif mengenai isu senjata nuklir dan peluru kendali; (c) memanfaatkan kerangka kerjasama multilateral dan trilateral, dan (d) memperkuat pengaturan keamanan Jepang-AS.

 

Dalam presentasi Rene Pattiradjawane, ia menyatakan perhatiannya tentang peranan ASEAN yang tidak hanya pada isu Laut China Selatan tetapi juga penguatan nasionalisme di seluruh kawasan. Ia menjelaskan bahwa ketegangan dan persaingan yang muncul diantara negara-negara Asia Timur seperti Rusia-Jepang. Korea Utara-Korea Selatan dan Jepang-China yang menyebabkan penurunan rasa saling percaya diantara negara-negara Asia Timur. Rene Pattiradjawane menyoroti bahwa terdapat dua hal yang diwujudkan dari isu keamanan ini : (a) mencari jalan keluar damai dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrasi internasional; (b) meningkatkan nasionalisme yang digabung dengan kebijakan internal yang ekstrem. Ia menjelaskan bahwa kondisi keamanan yang ada di isu Laut China Selatan akan menjadi lebih suli, dna sekarang mekanisme keamanan baru dibutuhkan untuk menangani ketegangan yang meningkat atas isu Laut China Selatan. Ia juga menyebutkan tiga alasan kelembagaan mengapa ia merasa ASEAN itu hanya menjadi “talkshop” : (a) Kelemahan sistem – tidak ada negara kuat di ASEAN; (b) Kelemahan kepemimpinan – meskipun kerangka kerja regional  dimana “ASEAN yang terpusat” belum tentu merupakan “ASEAN yang memimpin” dalam arti sebenarnya; dan (c) Tidak ada perwakilan yang kuat – kekuatan-kekuatan besar yang berpartisipasi dalam forum mekanisme keamanan kawasan itu dipandang sebagian besar hanya untuk hiburan pribadi bagi diri mereka sendiri. Terakhir, ia menyarankan bahwa ASEAN juga perlu untuk memahami bagaimana cara China menyelesaikan permasalahan, yang terkenal dengan nilai keseimbangan dan keterpaduannya. Dengan demikian ASEAN perlu untuk memahami cara bekerjasama ini dengan China.

Dialog kemudian beralih kepada sesi tanya jawab yang mempersilahkan para pembicara mengambil pertanyaan dari para peserta. Diantara banyak pertanyaan yang muncul adalah : bagaimana komunitas ASEAN akan meningkatkan kekuatan ASEAN? Forum arsitektur keamanan seperti apa yang bisa menangani masalah ADIZ? Apa yang bisa dilakukan EAS dalam arsitektur keamanan sehubungan dengan keberadaan kekuatan utama di kawasan tersebut? Dan apa peran yang dapat dimainkan Taiwan pada masalah keamanan ini?

 

Dialog Talking ASEAN “Regional Preventive Diplomacy : The Role of ASEAN in Managing Tensions in the Wider Asia-Pacific Region” ini merupakan salah satu dialog dari rangkaian dua belas dialog rutin yang diadakan oleh The Habibie Center setiap bulannya.

berita Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'