berita

Jakarta – Pada hari Kamis, 27 Februari 2014, The Habibie Center menyelenggrakan dialog Talking ASEAN dalam subyek “Developing ASEAN Cooperation on Fisheries Management: tackling IUU Fishing in the Region” yang bertempat di gedung The Habibie Center, Jakarta. Talking ASEAN kali ini menghadirkan tiga orang narasumber yaitu Ida Kusuma Wardaningsih (Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan-RI), Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi Syam (Ketua Program Pascasarjana Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor) dan Philippe Courrouyan (Direktur Asean CLS) dengan Rahimah Abdulrahim (Direktur Eksekutif, The Habibie Center) sebagai moderator. Tujuan dari dialog Talking ASEAN kali ini adalah sebagai berikut : (a) untuk melihat kondisi terkini terkait isu pengelolaan perikanan, terutama dalam menangani IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak didokumentasikan, di dalam kawasan ASEAN, (b) untuk mempertimbangkan implikasi masalah IUU fishing terhadap komunitas nelayan, masyarakat sebagai konsumen dari produk-produk perikanan, pemerintah nasional melalui kerugian pajak dan bahkan pada ekosistem kelautan, (c) untuk mengidentifikasi upaya-upaya ASEAN dalam mengembangkan kerjasama regional dalam pengelolaan perikanan yang menangani masalah IUU fishing di kawasan, (d) untuk menganalisis apakah upaya ASEAN pada kerjasama regional dalam pengelolaan perikanan efektif dalam menangani masalah IUU fishing di kawasan, dan (e) untuk mendiskusikan apa saja tantangan dan hambatan yang saat ini dihadapi oleh ASEAN dan negara anggotanya dalam mengembangkan kerjasama regional mengenai pengelolaan perikanan di kawasan tersebut, dan menyarankan pelajaran apa yang bisa diambil dari contoh-contoh lain di dunia.

Ida Kusuma Wardaningsih adalah narasumber pertama yang akan berbicara di dialog Talking ASEAN dan menyatakan bahwa IUU fishing dianggap sebagai salah satu kendala utama untuk negara-negara pesisir menyadari manfaat ekonomi yang timbul dari hak mereka atas sumber daya alam atas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mereka. Ia menjelaskan bahwa banyak kapal asing yang tertangkap melakukan kegiatan IUU fishing di perairan Indonesia seperti : (a) Kapal Thailand, Vietnam, Malaysia, China dan Taiwan di  Laut Natuna, (b) Kapal China dan Filipina di Laut Sulawesi, dan (c) Kapal China, Thailand dan Taiwan di Laut Arafuru. Ida Kusuma Wardaningsih kemudian menyebutkan berbagai modus dari IUU fishing yang sering digunakan, termasuk : (a) penangkapan ikan tanpa izin legal, (b) alat penangkapan yang tidak sah, (c) dokumen palsu terkait kapal nelayan asing, (d) pemindahan ikan di laut tanpa pelaporan pelabuhan perikanan yang sudah ditetapkan, (e) bendera ganda, (f) alamat perusahaan fiktif dan pemalsuan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga lain. Ia juga menjelaskan bahwa ekosistem laut dan persediaan ikan telah menurun diakibatkan oleh kegiatan ilegal seperti penggunaan pukat. IUU fishing juga mempengaruhi industri perikanan di Indonesia yang menyebabkan menurunnya tingkat produksi ikan, mengurangi lapangan kerja baik dari laut dan pantai, dengan perkiraan biaya sebesar 40 miliar US$ dollar per tahun. Akhirnya, dalam menyikapi strategi yang efektif dalam menangani masalah IUU fishing, ia menyarankan untuk untuk melakukan sistem Pengawasan, Kontrol dan Pemantauan yang efektif, yang termasuk : (a) sebelum penangkapan ikan : memeriksa dokumen, lisensi penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, kapal dan kru, (b) saat penangkapan ikan : patroli, pencegatan, pendaratan dan pemeriksaan atas pencarian kapal, (c) saat mendarat : memeriksa dan memverifikasi hasil tangkapan ikan, dan (d) Setelah mendarat : memastikan bahwa ikan terdistribusikan secara legal.

Dalam presentasinya, Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi Syam menjelaskan bahwa setiap 1 US$ dollar yang diterima dari perikanan menghasilkan hampir 3 US$ dollar pada ekonomi global, yang berarti bahwa 80 miliar US$ dollar dari pendapatan perikanan menghasilkan 240 miliar US$ dollar pada perekonomian dunia. Dalam konteks produksi perikanan global, ia menyebutkan bahwa Asia Tenggara menyumbang 31,4 juta ton terhadap produksi perikanan global. Selain itu, terdapat ttiga negara di Asia Tenggara yang memberikan jumlah terbesar kepada produksi perikanan regional Asia Tenggara : Indonesia (menyumbang 33,8 %), Filipina (16,3%) dan Vietnam (15%). Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi Syam juga menyoroti dampak degradasi dari IUU fishing di Indonesia yang telah menyebabkan 71 % dari kawasan mangrove dan 70 % dari terumbu karang mengalami kerusakan. Lebih lanjut kerugian ekonomi tersebut berada diantara angka 2 miliar US$ dollar dan 5 miliar US$ dollar. Menyentuh pada tingginya intensitas dan frekuensi IUU fishing di negara-negara ASEAN, ia mencatat beberapa faktor yang mendorong IUU fishing, termasuk : (a) penurunan stok ikan dalam negeri, (b) kurangnya kapasitas dalam pengawasan dan pengelolaan ikan, (c) masalah subsidi, (d) masalah bahaya moral seperti pencarian rente. Terakhir, ia menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi IUU fishing seperti : (a) mengelola stok ikan, mengelola upayanya dan mengelola orang-orangnya, (b) menyiapkan stok akuntansi saham untuk negara-negara ASEAN, (c) pemetaan dan penilaian kapasitas perikanan, (d) penguatan kompleksitas kelembagaan dan terakhir (e) keterlibatan dan pelaksanaan perjanjian regional dan internasional.

Talking ASEAN kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Philippe Courrouyan yang terfokus pada isu illegal, undocumented and unreported vessels (IUUV), kapal ilegal, tidak terdokumentasi dan tidak terlaporkan. Ia menjelaskan bahwa IUUVmengacu kepada kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah negara lain tanpa adanya dokumen, lisensi dan izin legal.  Dalam menanggapi masalah IUUV yang terjadi di kawasan ASEAN, ia menyarankan dua langkah : (a) untuk memastikan sumberdaya di negara-negara anggota ASEAN sudah terkelola dalam cara yang berkelanjutan, dalam rangka untuk “memperbaiki” kapal-kapal di wilayah mereka sendiri, dan (b) mendorong pengembangan Regional Fisheries Management Organization (RFMO), Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, dari ASEAN untuk memusatkan semua informasi dari setiap negara anggota ASEAN. Mengenai masalah IUUV yang berasal dari luar wilayah ASEAN, terutama dari negara-negara penangkap ikan utara, Philippe Courrouyan menyebutkan bahwa dibutuhkan suatu sistem Identification of Friends and Foes (IFF), Identifikasi Kawan dan Lawan. Di sini “Kawan”berarti kapal yang berlisensi yang dilengkapi dengan vessels monitoring systems (VMS), sistem pengawasan kapal, sedangkan “Lawan” berarti kapal yang tidak berlisensi yang melakukan IUU fishing. Terakhir, ia menyarankan agar IUUV di dalam ASEAN dapat ditangani asalkan setiap negara ASEAN menerapkan sistem kontrol pada kapal mereka sendiri dan kapabilitas teknik telah dibagikan.

Dialog kemudian beralih kepada sesi Tanya dan Jawab yang mempersilakan para pembicara untuk mengambil pertanyaan dari para peserta. Diantara banyak pertanyaan yang muncul adalah : Apa jenis kerjasama regional yang dapat secara efektif menangani masalah IUU fishing? Bagaimana ASEAN dapat mengembangkan perikanan yang berkelanjutan, terutama perikanan yang jujur dan berkeadilan bagi nelayan lokal? Seberapa baik kapasitas pengawasan Indonesia dalam menangani IUU fishing?

Dialog Talking ASEAN dalam “Developing ASEAN Cooperation on Fisheries Management: Tackling IUU Fishing in the Region” adalah salah satu dari rangkaian dua belas dialog rutin yang diselenggarakan setiap bulan oleh The Habibie Center.

–TAMAT–

berita Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'