berita

 

Jakarta, 4 Maret 2015

The Habibie Center bersama dengan Earth Security Group melangsungkan diskusi publik mengenai peluncuran Laporan Indeks Keamanan Bumi 2015 di kantor The Habibie Center, Jakarta. Dialog publik ini menghadirkan Mr. Alejandro Litovsky (CEO dan Pendiri, Earth Security Group) dan Mr. Bernadinus Steni (Anggota HuMa Association/Secretary of Climate Justice Programme Australia) sebagai narasumber. Fokus dari acara peluncuran dan diskusi ini adalah kasus polusi asap lintas batas di kawasan ASEAN dan upaya melibatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mendukung penghentian deforestasi.

Tujuan dari dilaksanakannya dialog ini adalah: untuk mengevaluasi kompeksitas dan keterkaitan isu-isu berkenaan dengan agenda berkelanjutan di abad 21; untuk membuat strategi yang fokus pada risiko dan peluang bagi perusahaan, pemerintah, dan stakeholders untuk bekerjasama demi kepentingan bersama. Salah satu cetak biru dalam laporan yang dipaparkan memuat kabut asap di ASEAN yang melanda Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Selama tahun 2013, kebakaran hutan di Indonesia menghasilkan polusi udara berupa asap yang berdampak tidak hanya pada manusia di Indonesia, melainkan juga sampai ke Singapura dan Malaysia. Dalam rangka mengurangi polusi asap, dialog publik ini memanggil perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia untuk tidak melakukan deforestasi dan pembakaran hutan. Bernadinus Steni, Anggota HuMa Association dan Sekretaris Climate Justice Programme Australia menambahkan “ Solusi untuk deforestasi harus ditanamkan pada masyarakat setempat, ekonomi, kebijakan, dan model bisnis”. Sebagai tambahan dia berujar bahwa walaupun sudah banyak regulasi dan peraturan yang dibuat untuk mengontrol deforestasi, sistem monitoring terpadu masih terkendala dalam hal status legal, kerjasama antar instansi, dan pendanaan. Tentunya komitmen dari sektor privat untuk mendukung sistem pemantauan juga dibutuhkan. Bernadinus Steni menekankan bahwa bank dan institusi keuangan memiliki peran penting dalam memasukkan standar lingkungan ke dalam kebijakan peminjaman dan kredit terhadap perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun, tidak hanya perusahaan yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah asap, melainkan juga stakeholders lainnya, seperti pemerintah dan pembuat kebijakan di tataran ASEAN.

Pemerintah Indonesia juga harus mengintensifkan koordinasi antar kementerian dalam rangka mengatasi polusi asap yang terjadi. Sebagai tambahan, pembuat kebijakan di tataran ASEAN juga semestinya sadar bahwa mereka harus mendorong implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di antara negara-negara anggotanya.

berita Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'