berita

Pada Hari Jumat. 3 Mei 2013, The Habibie Center mendapatkan kehormatan kunjungan dari Office of Policy and Planning, Ministry of Foreign Affairs Thailand. Kunjungan tersebut merupakan acara diskusi mengenai peranan Non-Governmental Organization dalam berintegrasi dengan Pemerintah Indonesia pada pelaksanaan Diplomasi Publik.

Acara kunjungan tersebut dihadiri oleh 6 orang delegasi yaitu Kanchana Patararachake (Director of Policy and Planning Ministry of Foreign Affairs) Chanlongkwan Tavarayuth (Head of Politic and Information of Thailand Embassy), Avanda Amatavival (Policy Analyst, Head of Policy, Ministry of Foreign Affairs, Thailand), Pahamawadee Aveareechit( Political Section and Informations, Royal Thai Embassy), Gayatri Marisca (Political Analyst, Royal Thai Embassy), and Salinee Phonprapai (Office of Policy and Planning, Ministry of Foreign Affairs).

Sementara itu, acara kunjungan dan diskusi dibuka oleh Ibu Rahimah Abdulrahim selaku Executive Director of Habibie Center serta didampingi oleh Ibu Dewi Fortuna Anwar (Chairman of Institute for Democracy and Human Rights), Bapak Hadi Kuntjara (Deputy  Director for Operations) dan Bapak Rudi Iskandar (Senior Researcher).

Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut dimulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ms.  Kanchana Patararachake (Director of Policy and Planning Ministry of Foreign Affairs) dengan memfokuskan strategi dan faktor kesuksesan NGO & Komunitas dalam bersinergi serta berintegrasi secara baik dengan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Diplomasi Publik. Pada kesempatan diskusi tersebut, Ibu Dewi Fortuna Anwar mempaparkan bahwa Indonesia mempunyai visi misi yang kuat dalam kebijakan luar negeri dimana setelah 15 tahun reformasi ini Indonesia sudah berada di tahap konsolidasi. Sehingga keputusan yang saat ini berlaku bukan hanya terletak pada Jakarta dan daerah lain mengikut, tetapi lebih mengarah kepada keputusan bersama.

Selanjutnya, Diplomasi Publik saat ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melainkan Pemerintah bersinergi dengan beberapa sektor seperti NGO, Komunitas, Universitas dan lain-lain pun turut memegang peranan. Contoh sikap keterbukaan Pemerintah Indonesia adalah dengan cara mengundang banyak sektor dan ahli pada acara “Regular Brainstorming at Breakfast Meeting” dimana antara Pemerintah Indonesia dan beberapa sektor tersebut dapat saling bertukar pikiran membahas isu tertentu.

Hingga pada akhirnya kunci kesuksesan Diplomasi Publik Indonesia saat ini adalah komunikasi bersama antara Pemerintah Indonesia dan berbagai sektor dalam membahas isu tertentu hingga menyebarluaskan kebijakan-kebijakan Pemerintah melalui peranan dari NGO tersebut kepada masyarakat.

 

berita Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'