berita

Diskusi “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2011: Perspektif Ekonomi, Politik & HAM” ini dilaksanakan hari Selasa, 2 Februari 2011 di Gedung The Habibie Center lantai I. Dalam diskusi ini hadir sebagai pembicara di antaranya Ngurah Swajaya sebagai Wakil Tetap RI untuk ASEAN), Rafendi Djamin sebagai Perwakilan Indonesia pada ASEAN Human Rights Commission dan Zamroni Salim Ekonom The Habibie Center. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai pihak, pemangku kepentingan, media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa serta masyarakat umum.

 

Ngurah Swajaya dalam presentasinya memaparkan tentang proses transformasi ASEAN, sejak ASEAN didirikan hingga tujuan untuk mencapai ASEAN Community 2015. Rafendi Djamin memaparkan tantangan yang dihadapi AICHR sebagai komisi HAM pertama di ASEAN, elemen yang lemah dalam term of reference AICHR, prioritas Keketuaan Indonesia di bidang HAM, pelaksanaan mandat dan fungsi AICHR, prioritas program AICHR Indonesia, harapan dukungan dari tingkat nasional, dan peran pemerintah daerah dalam membantu penegakan HAM di ASEAN. Sedangkan Zamroni Salim banyak menguraikan tentang masalah ekonomi yang harus diperhatikan, khususnya yang menyangkut hubungan ekonomi – perdagangan.

 

Pada masa kepemimpinan ASEAN 2011 ini, Indonesia diharapkan bisa memberikan lompatan-lompatan penting yang berarti bagi perkembangan ASEAN ke depan. Salah satu yang ditargetkan Indonesia yaitu akan terus berupaya mewujudkan suatu People-Oriented and People-Centered ASEAN dimana segala hasil dan manfaat ASEAN yang diperoleh harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat ASEAN secara luas.

 

Dalam aspek HAM, AICHR di tingkat nasional berupaya mendorong peran Pemerintah Daerah di Indonesia untuk aktif di antaranya terkait dengan peningkatan pemahaman dan kapasitas pejabat dan pegawai pemerintah daerah sebagai pemangku tanggung jawab HAM (duty bearer). Hal ini karena pemenuhan HAM ataupun pelanggarannya banyak yang sebenarnya ada di bawah pemerintah daerah, di antaranya desentralisasi dan penegakan, perlindungan HAM; perencanaan investasi dan pembukaan lahan industri atau perkebunan di daerah yang menghargai HAM (kontribusi pada tanggung jawab korporasi dan HAM); serta penghargaan dan perlindungan pada korban perdagangan manusia, perlindungan HAM buruh migran pada proses rekrutmen dan reintegrasi (kontribusi pada tema migrasi dan HAM).

 

Sedangkan dalam aspek ekonomi, salah satu langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan “ASEAN Community in a Global Community of Nations” yaitu mengimplementasikan ASEAN connectivity (Pernyataan Presiden SBY di Hanoi, October 2010, yang berarti:

  • Building domestic connectivity: infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi (menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dan selanjutnya dengan wilayah ASEAN lainnya).
  • Koneksi institusi dan masyarakat ASEAN.

 

Untuk mewujudkan ASEAN Connectivity, kerja sama sesama negara ASEAN harus diperkuat dan juga kerjasama dan dukungan negara-negara investor (negara maju seperti Jepang dan OECD), memperkuat kelembagaan (mengintensifkan kerja sama ekonomi regional yang telah ada) seperti IMTGT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle), SIJORI (Singapura, Johor, dan Riau), Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) dan Mekong Basin Cooperation. Mengintensifkan kerja sama dengan melibatkan dunia usaha (terkait dengan ASEAN single market and production base) juga perlu dilakukan untuk mempercepat integrasi ekonomi.

 

berita Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'