berita

Jakarta – Kerjasama maritime merupakan sebuah tantangan yang kompleks yang terus berkembang menjadi tantangan yang penting bagi ASEAN dan Uni Eropa. Sesuai dengan hal tersebut, pada Senin 18 November, 2013, The Habibie Center, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, European External Action Service, dan Regional EU – ASEAN Dialog Instrument (READI)  mengadakan ASEAN – UE Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerjasama Maritim di Puri Asri 1 & 2 , Le Meridien Hotel , Jakarta. Pada acara dialog tingkat tinggi ini, secara total terlibat 18 pembicara ahli dari Uni Eropa dan negara-negara anggota ASEAN dan 23 peserta yang didatangkan dari negara-negara ASEAN .Juga hadir pada dialog ini adalah para duta besar, pejabat kedutaan, perwakilan dari kementerian-kementrian terkait dan media.

Acara dialog ini didahului dengan Upacara Pembukaan yang dihadiri langsung oleh H.E. Mr Le Luong Minh, Sekretaris Jenderal ASEAN Secretariat; Mr. Jose Tavares, Direktur Urusan Politik – Keamanan , Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; Mr. Ugo Astuto Direktur South and South-East Asia, European External Action Service; dan Ms. Rahimah Abdulrahim, Direktur Eksekutif The Habibie Center, yang masing-masing menyampaikan sambutannya pada pukul 9.00-9.30.

Pembukaan kemudian diikuti oleh diskusi tertutup dimana para Pembicara Ahli dan Peserta dari Uni Eropa dan ASEAN yang secara khusus diundang ke acara ini membahas berbagai topik terkait Kerjasama Maritim. Dialog ini dibagi menjadi 4 sesi dan berlangsung dari pukul 10.00 hingga 17.00.

Pada sesi 1 , Dr. Ralf Emmers , Prof. Natalino Ronzitti , dan Prof. Ramses Amer dari Uni Eropa dan Prof. Diane Desierto serta Dr. Nguyen Cat Ngoc dari ASEAN berbagi perspektif mereka tentang topic ‘mengembangkan sebuah aturan regional untuk kerjasama maritim: penguatan lembaga regional dan kerangka hukum internasional’ yang dimoderasi oleh Mr. Steven Everts. Sesi pertama difokuskan pada masalah manajemen sengketa, terutama manajemen sengketa ASEAN. Sesi ini menyoroti bagaimana ASEAN kini memiliki berbagai macam lembaga yang siap membantu kemajuan ASEAN dan bahwa ASEAN saat ini tidak sama dengan ASEAN pada empat puluh tahun yang lalu. Pada sesi juga dibahas bahwa prioritas ASEAN seharusnya adalah mengkonsolidasikan kesatuan yang saat ini dipandang lemah, terutama pada isu-isu keamanan.

Sesi 2 bertujuan untuk membahas strategi untuk mengatasi ancaman tradisional dan non-tradisional untuk keamanan maritim di tingkat regional melalui cara-cara kooperatif. Para pembicara untuk sesi 2 adalah Mr. Bruno Hellendorff dan Mr. Christian Dupont dari Uni Eropa dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie dan Kapten Sebastian Martin dari ASEAN. Sesi ini dimoderasi oleh Ms. Rahimah Abdulrahim. Pada sesi 2, hal yang penting  dicatat adalah bahwa “keamanan maritim” tidak memiliki definisi yang jelas tunggal, bahkan di Uni Eropa. Namun, disepakati bahwa ada tiga akar penyebab ancaman keamanan: agama, sumber daya dan perdagangan. Selama diskusi, dibahas pula perbedaan antara pembajakan dan terorisme. Sesi ini membahas bahwa terorisme memiliki unsur politik didalamnya sementara pembajakan memiliki unsur yang berbeda. Sesi ini juga mendengar tentang tantangan yang dihadapi oleh Indonesia.

Pada sesi 3 , topik diskusi terfokus pada memastikan pengelolaan bersama dan berkelanjutan sumber daya laut dengan cara yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan. Para pembicara untuk sesi ini adalah Mr. Fraser Cameron dan Dr. Becker Vasco – Weinberg dari Uni Eropa dan Mr. Mohd. Nizam Basiron , Amb . Alberto A. Encomienda, dan Mr. I Made Andi Arsana dari ASEAN. Sesi ini dimoderasi oleh Commo (ret.) Carlos L. Agustin. Sesi ini mendengar pengalaman Uni Eropa yang telah berhasil memperkenalkan Kebijakan Perikanan Umum Uni Eropa pada tahun 1970 dan juga mendengar pengalaman Norwegia dan Rusia dalam menyelesaikan sengketa batas maritim mereka. Meskipun Norwegia dan Rusia bukanlah negara anggota Uni Eropa, tetapi itu tetap contoh sengketa maritim yang diselesaikan secara damai di benua Eropa. Disarankan untuk kasus Laut Cina Selatan, dibentuknya model kerjasama yang harus melibatkan program aksi strategis, perjanjian sub-regional dan bilateral, dan rencana aksi nasional. Mengambil contoh dari kasus Laut Cina Selatan, sesi ini membahas bahwa ada banyak potensi konflik ketika yang berhubungan dengan perundingan bilateral, mediasi dan litigasi.

Terakhir, pada sesi 4, ada catatan penting bahwa keamanan maritim adalah sebuah kepentingan orang banyak, tetapi tidak ada yang satu orang pun yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Uni Eropa merupakan mitra yang  netral bagi ASEAN. Ada kebutuhan bagi ASEAN untuk memperdalam pengetahuan dan keahlian pada keanekaragaman hayati laut, perikanan dan spesies ikan serta pengelolaan perikanan di negara-negara ASEAN, sebuah keahlian yang sudah lebih dahulu dimiliki oleh Uni Eropa. Disarankan bahwa rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan Uni Eropa untuk bekerja sama dengan ASEAN pada isu-isu maritim diperdalam lebih lanjut pada kesempatan berikutnya.

berita Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'