berita

Jakarta, pada 29 Juli 2013, The Habibie Center menyelenggarakan dialog publik ASEAN dengan tema “Regional Comprehensive Economic Partnership : Implikasi untuk Kebijakan dan Hubungan Eksternal Ekonomi ASEAN.” Diselenggarakan di kantor The Habibie Center di Jakarta, dialog ini menghadirkan H.E. Amb. David Taylor (Duta Besar Selandia Baru untuk Republik Indonesia), Mr. Yoshifumi Fukunaga (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) dan Dr. Zamroni Salim (The Habibie Center/LIPI), dengan Dr. Alexander C. Chandra (Trade Knowledge Network IISD) sebagai moderator. Tujuan dari dilaksanakannya ASEAN Dialogue adalah : (a) mendiskusikan implikasi potensial  RCEP pada kebijakan dan hubungan ekonomi eksternal ASEAN; (b) mengukur minat potensi pada mitra strategis strategis ekonomi ASEAN yang terlibat dalam inisiatif RCEP, beserta tanggapan dari anggota RCEP untuk inisiatif itu; (c) untuk mengeksplorasi lebih lanjut potensi peluang dan tantangan dalam pengembangan potensi RCEP.

Mr. Yoshifumi Fukunaga membuka diskusi dengan menjelaskan rasionalisasi ekonomi untuk RCEP dan mendiskusikan keuntungan dan kebermanfaatan finansial yang diharapkan. Secara khusus ia menunjukkan kemanfaatan RCEP dalam hal penghapusan tarif, rules of origins dan liberalisasi sektor jasa. Rasionalisasi ekonomi dan pembahasannya memberikan konteks yang bermanfaat untuk membingkai fokus utama diskusi : “Open Accession Clause”. Ia bersama dengan pembicara lainnya menitikberatkan pada pembahasan Prinsip 6 dari RCEP Guiding Principles and Objectives untuk memperdebatkan aktor eksternal seperti apa yang bisa mengajukan “Open Accession Clause”, proses apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja tantangannya. Secara khusus, dialog ini meneliti kemungkinan akan Taiwan, Hong Kong dan Macau dalam bergabung dengan RCEP.

Dalam presentasinya, Dr. Zamroni Salim memfokuskan pada fakta bahwa menurut aturan WTO, seharusnya tidak ada hambatan diantara anggota WTO untuk memasuki Free Trades Agreement antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa Taiwan, Hong Kong dan Macau bisa bergabung dengan RCEP menggunakan statusnya sebagai anggota WTO dan sebagai “wilayah pabean terpisah”. Namun ia mengakui perhatian ASEAN akan Kebijakan Satu China merupakan kendala politik yang harus diatasi. Dalam hal ini, kontribusi H.E. Amb. David Taylor menjadi penting karena ia menjelaskan bagaimana Selandia Baru dapat memasuki FTA tidak hanya dengan China tetapi juga dengan Taiwan, Hong Kong dan Macau. Menariknya, ia menyatakan bahwa kebijakan Selandia Baru memiliki FTA dengan China, Taiwan, Hong Kong dan Macau adalah tetap sejalan dengan Kebijakan Satu China dan tidak melanggarnya. Ia juga melanjutkan untuk menjelaskan sejumlah harapan bahwa Selandia Baru dan mitra ASEAN+1 lainnya dapat menjalankan RCEP.

Dialog kemudian beralih kepada sesi tanya jawab yang mempersilahkan para pembicara mengambil tiga termin pertanyaan dari para peserta. Diantara banyak isu yang diangkat adalah : apakah RCEP hanya menguntungkan elite dan bisnis besar atau apakah itu juga akan berdampak kepada masyarakat secara umum; apa dampak dari proses lainnya seperti Trans Pacific Partnership (TPP) dalam sentralitas ASEAN; siapa yang harus berkepentingan akan mitra ekonomi eksternal seperti pendekatan Uni Eropa jika ingin memasuki RCEP; dan kapankah RCEP akan mulai berlaku.

Dialog publik ASEAN ini adalah yang pertama dari dua belas agenda yang direncanakan dan akan diadakan setiap bulannya oleh The Habibie Center.

–TAMAT–

 

berita Terkait

pemuda alternatif
28 Oktober 2016

Sumpah Pemuda

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'