artikel

Oleh Bawono Kumoro | Minggu, 19 April 2015 | 9:31

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru saja menghelat Kongres IV di Bali. Seperti telah diduga, untuk kesekian kali selama lebih dari dua dekade Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai ketua umum.

 

Proses pemilihan pun berlangsung secara aklamasi, tanpa ada kader lain yang maju sebagai calon ketua umum. Dengan demikian, tak dapat kita pungkiri bahwa kontestasi pemilihan ketua umum yang biasanya menjadi agenda utama dari kongres/munas/muktamar partai politik, dalam konteks PDIP boleh dikatakan tidak pernah terdengar.

 

Keterpilihan kembali Megawati sebagai ketua umum menunjukkan secara gamblang betapa kuat dominasi trah Soekarno di PDIP. Padahal, sejak jauh-jauh hari sebelum kongres berlangsung, para pakar, akademisi, dan publik mengharapkan muncul figur baru di luar trah Soekarno yang dapat tampil memimpin partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut.

 

Layaknya Pemegang Saham

Maret lalu, Poltracking Insitute merilis hasil survei terhadap 200 orang pakar dan pemuka pendapat (opinion leader) terkait kader potensial untuk memimpin PDIP. Ada sembilan kader potensial yang dinilai para pakar dan opinion leader tersebut layak memimpin PDIP.

 

Mereka adalah Ganjar Pranowo, Hasto Kristianto, Joko Widodo, Maruarar Sirait, Megawati, Pramono Anung, Prananda Prabowo, Puan Maharani, dan Tjahjo Kumolo. Sembilan elite PDIP itu kemudian dinilai berdasarkan 10 aspek: (1) integritas dan rekam jejak; (2) kompetensi dan kapabilitas; (3) visi dan gagasan; (4) komunikasi elite; (5) komunikasi publik; (6) akseptabilitas publik; (7) pengalaman dan prestasi memimpin; (8) kemampuan memimpin partai; (9) kemampuan memimpin koalisi, dan (10) kemampuan memimpin pemerintahan.

 

Berdasarkan nilai rata-rata 10 aspek di atas, tidak ada satu pun dari tiga anggota trah Soekarno – Megawati, Puan, dan Prananda – yang direkomendasikan untuk memimpin PDIP selama lima tahun ke depan. Puan malah berada di posisi yang paling tidak direkomendasikan dengan nilai rata-rata 5,74. Lalu diikuti Prananda dengan nilai rata-rata 5,93 dan ketua umum incumbent Megawati 6,44.

 

Ada pun tiga posisi teratas berdasarkan nilai rata-rata terhadap 10 aspek penilaian tersebut diduduki oleh Joko Widodo dengan nilai ratarata 7,68 disusul Ganjar Pranowo dengan nilai rata-rata 7,41 dan Pramono Anung dengan nilai rata-rata 7,35.

 

Para elite PDIP boleh saja berkelit menanggapi hasil survei tersebut dengan mengatakan terdapat bias penilaian pribadi dari para pakar dan opinion leader. Akan tetapi, hal itu bukan berarti hasil survei di atas tidak sejalan dengan opini public luas. Hasil sur vei periode 10-18 Januari 2015 dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menunjukkan Joko Widodo diunggulkan ketimbang Megawati untuk memimpin PDIP lima tahun ke depan dengan persentase dukungan publik 36,8%.

 

Dua survei di atas menunjukkan adanya keinginan kuat sekaligus harapan besar agar PDIP secara perlahan-lahan mulai bertransformasi menjadi partai modern dimana tidak lagi ada ketergantungan kepada dominasi figur dari trah politik tertentu. Jamak diketahui bila dalam konteks PDIP trah Soekarno ibarat sekelompok pemegang saham dominan di sebuah perusahaan. Keberadaan pemegang saham sebagai pihak dominan dalam sebuah perusahaan sangat lazim. Akan tetapi, dalam konteks partai politik, keberadaan sekelompok elite pemegang saham sangat tidak lazim dan tidak sehat.

 

Ini mungkin menjadi sebuah gambaran nyata bahwa di Indonesia saat ini, hampir seluruh partai politik dikelola seperti perusahaan oleh sekelompok elite pemegang saham. Mereka seringkali memaksakan kehendak agar partai diurus sesuai keinginan mereka. Mereka sangat kuat dalam mendominasi pengelolaan partai politik bersangkutan. Tidak heran bila kemudian penentuan figur-figur sentral dalam kepengurusan partai politik harus melalui persetujuan pemegang saham tersebut.

 

Faktor Dominasi Personal

Sudah menjadi rahasia umum bila trah Soekarno memegang peran dominan dalam kiprah dan perjalanan politik PDIP selama ini. Penentuan jabatan-jabatan strategis di partai hingga arah koalisi harus melalui persetujuan Megawati selaku pewaris utama trah Soekarno.

 

Namun, hal itu tidak serta merta dapat menjadi justifikasi bagi trah Soekarno untuk terus tampil dominan seperti pemegang saham. Dominasi pemegang saham tunggal di sebuah partai politik cuma akan membuat partai politik bersangkutan tidak kunjung bertransformasi menjadi partai modern dimana mekanisme kontestasi diserahkan kepada kader-kader, bukan daulat orang-orang tertentu.

 

Di samping itu, dominasi pemegang saham tunggal di sebuah partai politik juga akan membuat partai politik bersangkutan tidak terinstitusionalisasi dengan baik. Menurut Scott Mainwaring (1998: 67-81) salah satu dimensi penting untuk melihat apakah sebuah partai politik telah terinstitusionalisasi dengan baik atau tidak adalah tidak adanya dominasi personal dari seorang elite politik.

 

Dewasa ini dominasi personal seorang tokoh memang seakan telah menjadi fenomena umum dari kehidupan partai politik di Indonesia. Partai Demokrat sangat bergantung kepada figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku pendiri partai. Partai Amanat Nasional (PAN) identik dengan Amien Rais. Pengaruh Prabowo Subianto sangat kuat mewarnai setiap langkah dan kebijakan Partai Gerindra. Partai Hanura tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kepemimpinan Wiranto.

 

Demikian pula dengan Megawati Soekarnoputeri dimana dirinya selalu tampil sebagai tokoh sentral PDIP sehingga setiap kader yangh hendak memperoleh jabatan strategis di partai harus mendapatkan restu politik dari putri sulung sang Proklamator Soekarno tersebut.

 

Ketergantungan sejumlah partai politik pada figur-figur tertentu ini seringkali menjadi tembok besar penghalang mobilitas vertikal figure-figur baru potensial. Selama ini, perhelatan suksesi kepemimpinan di sejumlah partai politik menunjukkan kehadiran figur-figur baru sebagai pelaku politik belum diakomodasi dengan baik.

 

Padahal, keterlibatan figur-figur baru di pucuk kepemimpinan partai politik dapat menjadi pembuka jalan bagi kemunculan benih-benih baru kepemimpinan nasional. Masa depan bangsa ini terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada tokohtokoh lawas yang telah sekian lama mendominasi panggung politik.

 

Bawono Kumoro, Head of Politics and Government Departement The Habibie Center

Artikel Opini Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'