artikel

Oleh Bawono Kumoro | Kamis, 18 Juni 2015 | 10:28

 

Kabar mengejutkan datang dari pengusaha muda Sandiaga Salahudin Uno. Setelah hampir 20 tahun berkecimpung dan menikmati kesuksesan di dunia bisnis, Sandiaga Uno memutuskan berhenti dari dunia bisnis untuk kemudian mencoba peruntungan baru di dunia politik.

Partai Gerindra dipilih sebagai pelabuhan politik mantan presiden direktur PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dan PT Adaro Energy Tbk tersebut. Keputusan untuk hijrah dari dunia bisnis menuju politik praktis tentu merupakan langkah besar dan berani mengingat dunia bisnis telah membesarkan nama Sandiaga Uno hingga pada posisi seperti saat ini.

Apalagi ia pernah menempati posisi 47 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes pada 2013 dengan total kekayaan mencapai US$ 460 juta. Masuknya Sandiaga Uno ke Partai Gerindra menambah panjang deretan pengusaha nasional yang terjun ke gelanggang politik.

Sebelum Sandiaga Uno, tercatat ada nama pengusaha Rusdi Kirana yang sudah lebih dahulu menginjakkan kaki di dunia politik. Tidak tanggung-tanggung mantan chief executive officer maskapai Lion Air tersebut menduduki jabatan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, kini ia menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Jauh sebelum Rusdi Kirana dan Sandiaga Uno, sejumlah pengusaha papan atas telah lebih dulu berkiprah di dunia politik, seperti Jusuf Kalla (Golkar), Aburizal Bakrie (Golkar), Surya Paloh (Nasdem), dan Harry Tanoesoedibjo (Hanura) n. Keterlibatan para pengusaha di ranah politik praktis dapat dipastikan akan diikuti dengan gelontoran dana segar bagi partai politik tempat mereka bernanung.

Kebutuhan Dana Parpol

Langkah Sandiaga Uno dan sederetan pengusaha nasional papan atas untuk memasuki dunia politik membangkitkan kembali ingatan kita semua terhadap sebuah artikel menarik dari Anies Baswedan yang dimuat dalam sebuah surat kabar nasional beberapa tahun lalu, dengan judul: “Siapakah Ruling Elite di Indonesia?”

Dalam artikel itu, Anies mengungkapkan jika di masa awal kemerdekaan panggung politik Indonesia dipenuhi oleh kehadiran kaum intelektual kemudian berganti dengan tokoh-tokoh berlatarbelakang militer dan aktivis di masa Orde Baru, maka dalam kurun waktu satu hingga dua dekade ke depan kalangan pengusaha akan mendominasi politik dan menjadi ruling elite baru di Indonesia.

Kehadiran para pengusaha tersebut diharapkan mampu mengisi pundi keuangan partai politik yang memang semakin dibutuhkan. Ketika partai politik dituntut mampu memenangkan setiap pertarungan pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah, maka segala usaha dikerahkan untuk dapat menjaga eksistensi diri dan mendulang suara. Dalam usaha untuk menjaga eksistensi diri dan mendulang suara itulah partai politik kemudian dihadapkan pada kebutuhan dana besar.

Dana pun menjelma menjadi salah satu faktor sangat berpengaruh dan menentukan. Tanpa dukungan finansial yang mencukupi, program kerja dan kampanye kandidat atau partai politik menjadi tidak berarti dan tidak sukses. (Jacobson, 1980: 33) Undang-undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undangundang No 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 memang telah mengatur sumber keuangan partai politik.

Ada tiga sumber keuangan partai politik berdasarkan undang-undang tersebut, yakni pertama, iuran anggota parpol bersangkutan. Jumlah besaran iuran ditentukan secara internal oleh partai politik. Tidak ada jumlah tertentu yang diharuskan undang-undang mengenai besaran iuran anggota.

Kedua, sumbangan sah menurut hukum. Pasal 35 Undang-undang No 2 tahun 2011 memaparkan tiga sumbangan dimaksud, yakni: (1) Perseorangan anggota partai politik pelaksanaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; (2) Perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak senilai Rp 1.000.000.000 per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran, dan (3) Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000 per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Ketiga, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan didasarkan pada jumlah perolehan suara.

Untuk menentukan jumlah subsidi negara kepada partai politik di tingkat nasional pemerintah telah mengeluarkan Peratarun Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di mana kemudian dijabarkan oleh Perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kemudian Kementerian Dalam Negeri menetapkan besaran subsidi APBN Rp 108 per suara kepada kesembilan partai politik di DPR hasil Pemilihan Umum 2009.

Risiko ‘Perselingkuhan’

Namun, seiring kian padat agenda politik setiap partai –pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah– maka sumber-sumber keuangan di atas tidak lagi mencukupi. Partai politik kemudian mencari suntikan pendanaan dari lingkungan eksternal.

Salah satu cara paling mudah dilakukan adalah menggandeng para pengusaha dengan kemampuan finansial memadai. Langkah ini memang tidak diharamkan oleh undang-undang.

Pengusaha – pengusaha tersebut adalah orang – orang yang sangat mapan dalam finansial, dan mereka bisa berkontribusi untuk membiayai politik. Ini klop dengan demokrasi, bahwa sebelum terjun ke politik mereka harus mapan secara fiansial.

Meskipun demikian, hal itu bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Cepat atau lambat partai politik bersangkutan akan menghadapi persoalan kemandirian. Hal itu lantaran para pengusaha dengan kemampuan finansial memadai tersebut berpotensi mengubah haluan perjuangan partai politik bersangkutan sehingga menomorduakan kepentingan anggota, konstituen, dan publik secara keseluruhan.

Gelontoran dana besar itu tentu bukan donasi biasa tanpa tuntutan imbal balik. Hampir dapat dipastikan mereka berharap ada keuntungan yang akan diperoleh melalui pengambilan kebijakan atau penggunaan wewenang lain yang dimiliki oleh kader-kader partai politik bersangkutan di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Artikel Opini Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'