artikel

Oleh Bawono Kumoro | Jumat, 8 Mei 2015 | 8:25

 

Indonesia baru saja menjadi tuan rumah perhelatan akbar internasional peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Ada 109 negara Asia Afrika dan 10 organisasi internasional berpartisipasi dalam konferensi yang mengusung tema “Strengthening South-South Cooperation to Promote World Peace and Prosperity” tersebut.

Sejumlah isu penting dan strategis telah digulirkan oleh para pemimpin negara Asia Afrika dalam forum tersebut, termasuk reformasi Perserikatan Bangsabangsa (PBB). Dalam pidato pembukaan peringatan Konferensi Asia Afrika Presiden Joko Widodo bahkan secara khusus menyoroti kinerja PBB selama ini.

Secara terbuka Presiden Jokowi Widodo mengecam badan dunia pimpinan Ban Ki-moon tersebut karena lebih memihak negara-negara kaya di belahan bumi bagian Utara. Negara-negara kaya seakan punya posisi superior yang menentukan jalannya perekonomian global.

Sementara sekitar 1,2 miliar jiwa di belahan bumi bagian Selatan terjerat kemiskinan dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per hari.

Selain PBB, Jokowi juga mengkritik lembaga-lembaga (keuangan/ekonomi) internasional yang masih beranggapan bahwa hanya merekalah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dunia. Pemikiran seperti ini sudah usang dan sudah selayaknya dibuang jauh-jauh. Lembaga-lembaga yang menjadi sasaran kritikan itu, yakni Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Selaras dengan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan pemimpin-pemimpin negara Asia Afrika bahwa kondisi Palestina yang masih berada di bawah cengkraman penjajahan Israel merupakan utang harus dilunasi demi memenuhi rasa keadilan global.

Reformasi PBB

Sejak beberapa tahun terakhir tuntutan untuk melakukan reformasi PBB memang kian ramai disuarakan oleh para pemimpin negara Asia Afrika dalam berbagai forum internasional. Tercatat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya juga pernah mengemukakan tuntutan tersebut dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Gerakan Non Blok (GNB) ke-16 di Bali, Mei 2011.

Apabila kita cermati kritik dari berbagai pihak terhadap kinerja PBB, tuntutan untuk melakukan reformasi terhadap badan dunia berusia 69 tahun tersebut jika dikerucutkan pada satu hal spesifik terletak pada persoalan komposisi keanggotaan dewan keamanan dan hak veto para anggota.

Konstelasi global saat ini telah berubah sehingga komposisi keanggotaan Dewan Keamanan PBB harus ditata kembali agar dapat mewakili kepentingan bangsa-bangsa di dunia secara lebih luas. Ini sesuai dengan tujuan dan hakikat pembentukan PBB, yakni untuk memainkan peran sebagai fasilitator dalam berbagai permasalahan perdamaian dan kemananan dunia.

Sejak berdiri pada 24 Oktober 1945 sampai dengan saat ini tercatat ada 193 negara telah mengintegrasikan diri sebagai anggota PBB. Ada pun negara-negara sponsor utama bagi pembentukan PBB merupakan negara-negara pemenang Perang Dunia II, yaitu, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet (kini Rusia), dan Tiongkok. Status sebagai kampium Perang Dunia II membuat lima negara itu memperoleh jatah kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Tidak mengherankan apabila dalam menjalankan misi sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia PBB seringkali terlihat kesulitan untuk bersikap netral terhadap kepentingan lima negara itu.

Tidak itu saja, lima negara tersebut juga menikmati hak untuk melakukan veto terhadap setiap resolusi PBB. Keberadaan hak veto itu tentu saja bertentangan dengan semangat piagam pendirian PBB yang menyebutkan bahwa seluruh negara memiliki hak dan kewajiban sama dalam menjaga perdamaian dunia.

Memang sudah sejak awal ada sesuatu yang salah dalam tubuh PBB sehingga lembaga ini seringkali tidak mampu berperan optimal dalam menjalankan misi sebagai penjaga perdamaian dunia. Selama ini hak veto telah menyebabkan mentahnya berbagai aspirasi yang dibawa oleh negara-negara lain di luar negara-negara tersebut, terutama negara-negara berkembang. Negara-negara pemegang hak veto setiap saat dapat mempengaruhi nasib suatu resolusi PBB.

Sudah tidak terhitung berapa banyak resolusi PBB mengenai Palestina diveto oleh Amerika Serikat karena dinilai mengancam sekutu mereka Israel. Itulah makanya saat ini tuntutan penghapusan hak veto kian lantang disuarakan oleh negara-negara berkembang. Reformasi

di tubuh DK PBB akan sulit terwujud bila hak veto dimiliki oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok tidak dihapuskan.

Singkat kata, peran DK PBB sebagai pemegang otoritas penjaga perdamaian dunia praktis tidak dapat berjalan optimal karena terpenjara oleh kepentingan negara-negara pemegang hak veto tersebut. Dari sinilah berkembang praktik ketidakadilan, tidak hanya secara politik tapi juga bidang ekonomi.

Karena itulah diperlukan konkret dan serius dari negara-negara berkembang –terutama kawasan Asia Afrika– untuk mendorong akselerasi sekaligus mewujudkan agenda reformasi PBB. Status Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dapat menjadi modal berharga dalam melakukan diplomasi guna mewujudkan agenda tersebut.

Dengan modal tersebut Indonesia bisa mengusulkan perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Sebagai contoh secara keterwakilan kawasan anggota Dewan Keamanan PBB sangat timpang karena Asia cuma diwakili oleh Tiongkok. Padahal, sejumlah negara lain di Asia telah mengalami kemajuan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sangat pesat sehingga pantas masuk dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB Selain itu, tidak ada satu pun negara di Afrika duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Politik-Ekonomi Global

Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa saat ini, Indonesia harus mengambil peran dan bersikap tegas terhadap isu ketidakadilan global dan reformasi PBB sebagaimana ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Ketegasan itu harus dioperasionalkan secara konkret dalam kebijakankebijakan dan langkah-langkah nyata. Bukan sekadar retorika di atas kertas semata.

Indonesia dan negara-negara Asia Afrika lainnya harus belajar dari keberanian negara-negara yang tergabung dalam BRICS – Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan –- yang membangun lembaga keuangan multilateral sendiri guna melawan ketidakadilan lembaga keuangan internasional yang selama ini dikendalikan Barat.

Dalam hal ini, Indonesia dan negara-negara Asia Afrika harus berani tampil untuk menjadi “mesin” utama yang benar-benar memperjuangkan kepentingan umat manusia di kawasan ini. Saatnya kita bangkit untuk melakukan langkah-langkah besar guna menjamin perdamaian dan keharmonisan , menghormati martabat manusia, perlindungan terhadap manusia, terutama pembangunan ekonomi dan sosial demi kesejahteraan masyarakat kawasan.

Artikel Opini Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'